Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih punyai tunggakan pungutan agunan kesehatan nasional (JKN) terhadap BPJS Kesehatan sebesar Rp 12, 88 miliar.
Tunggakan pungutan itu untuk peserta JKN penerima pertolongan pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
" Untuk pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 lantaran anggarannya baru diusulkan tahun kedepan, " kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko memperjelas, tunggakan sebesar Rp 12, 88 miliar itu belum terhitung menambahkan 10. 000 peserta baru yg udah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Jumlahnya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus mulainya sejumlah 186. 754 orang, setelah itu ada menambahkan 10. 000 orang.
Pada tahun 2020 diprediksikan jumlahnya peserta JKN PBI makin bertambah, mengejar terdapatnya perkiraan pengurangan jumlahnya peserta JKN PBI.
Yg di jamin oleh APBN untuk diberikan terhadap pemda dan obyek untuk sampai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup kesehatan utuh buat masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko memprediksi jumlahnya peserta JKN PBI pada tahun 2020 akan sampai 200. 000 orang. " Sampai keperluan biaya untuk penuhi pungutan mereka sepanjang 1 tahun sampai Rp 55, 2 miliar.
Keperluan biaya sebesar itu, dengan prediksi harga pungutan JKN PBI sebelum naik harga lampu led sebesar Rp 23. 000 per orang, dan keperluan biaya sewaktu pungutan JKN naik berubah menjadi Rp 42. 000 per orang. Sampai keseluruhan keperluan anggarannya dapat sampai Rp 102, 41 miliar.
Bila pungutan masih yg lama, jadi keperluan biaya tahun 2020 terhitung tunggakan sampai Rp 68, 1 miliar, dan sewaktu pungutan naik jadi keperluan anggarannya sampai Rp 120, 88 miliar, " papar Joko. Sesaat alokasi biaya yg udah masuk ke Gagasan Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56, 8 miliar sampai masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Khusus Kudus Maya Susanti membetulkan kalau Pemkab Kudus memang punyai tunggakan pungutan JKN PBI untuk tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Jumlahnya tunggakannya berdasar pada hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12, 88 miliar, akan tetapi sampai Rp 13, 432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya untuk tagihan bulan Oktober 2019 dengan jumlahnya harga wallpaper dinding peserta 186. 754 orang ditambah lagi dengan peserta susulan bulan September 2019 sejumlah 13. 773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 terhitung peserta susulan bulan Oktober sejumlah 10. 000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 sampai keseluruhan piutang tahun 2019 sampai Rp 13, 43 miliar.
BPJS Kesehatan amat mengharapkan tunggakan itu dapat selekasnya dilunasi, peserta JKN pun tetap dapatkan service. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan pun belum sama, lantaran klaim dari layanan kesehatan masih dibayarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar